REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, mengatakan menteri dalam suatu pemerintahan hanya memiliki satu identitas, yaitu sebagai pembantu presiden.
Karena itu, memilih menteri dari kalangan profesional semakin menegaskan koalisi tanpa syarat yang dibangun Joko Widodo (Jokowi).
"Siapa pun yang dipilih menjadi menteri oleh Jokowi, nantinya hanya akan ada satu identitas, yaitu sebagai pembantu presiden. Hal ini agar tidak ada dualitas loyalitas," ujar Yunarto saat dihubungi Republika, Rabu (13/8).
Menurut dia, jika terdapat dualitas loyalitas maka secara manajemen dan politik akan dapat mengganggu kinerja menteri tersebut. "Secara profesional orang pasti tidak boleh bekerja di dua tempat dan secara politik akan bisa menjadi mesin uang partai," katanya.
Namun, katanya, bisa saja posisi menteri diberikan kepada kader partai. Syaratnya, hanya diberikan kepada kader berdasarkan basis kompetensi.
"Bisa dilihat dari latar belakang pendidikan dan juga latar belakang pekerjaan sesuai tidak dengan departemen yang akan dipimpin," paparnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
