REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) belum bisa terlibat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015.

Lantas, bagaimana nasib program prioritas Jokowi-JK yang harus segera dijalankan?

Jokowi mengatakan, meski belum terlibat dalam pembahasan APBN, bukan berarti program kerjanya tidak bisa berjalan. Hal itu, tetap bisa disiasati.

"Apa semua itu harus pakai APBN? Kan tidak," ujar gubernur DKI Jakarta tersebut di Balai Kota, Rabu (13/8).

Salah satu hal yang tidak memerlukan APBN, kata Jokowi, adalah membuat kebijakan dengan mengeluarkan keputusan presiden (keppres). 

Mantan wali kota Solo itu menambahkan, tim transisi saat ini tengah menyiapkan strategi agar program prioritas tetap dapat berjalan pada tahun pertama kepemimpinannya. Meski pun, APBN 2015 sebagian besar berisi program kerja SBY yang belum selesai.

Sampai saat ini, Jokowi belum bisa terlibat dalam pembahasan rancangan APBN 2015. Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) belum mengeluarkan putusan terkait perselisihan hasil pilpres 2014.

Ikuti Whatsapp Channel Republika