REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri mengatakan rencana Joko Widodo (Jokowi) untuk meminta menteri pada masa pemerintahannya harus melepaskan jabatan di partai masih belum menjadi keputusan resmi PDIP. "ini kalau di dalam tubuh partai PDIP sendiri sedang digodok dan dibahas, jadi belum final," ujar Rokhmin Dahuri saat dihubungi Republika (13/8).

Ia menjelaskan PDIP akan segera mengadakan pertemuan dengan pimpinan partai koalisi yaitu Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI. "Kita sedang mencari kesepakatan dengan kelima pimpinan partai," katanya.

Ia menambahkan ide yang diusulkan oleh Jokowi merupakan usulan yang baik dan untuk kebaikan rakyat. Selain itu ia juga mengatakan ide jokowi tersebut agar pemerintahan dapat berjalan secara maksimal dan fokus. ."Ini  ide bagus dan cemerlang tetapi tetap harus disepakati bersama dengan pimpinan partai lainnya," paparnya.

Sebelumnya, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menegaskan menterinya tak boleh aktif di jabatan struktural partai. Dalam sebuah wawancara, Jokowi pernah mengatakan, semua menteri harus bekerja secara profesional. Sehingga, tak boleh aktif di partai. Sebab, ia tak ingin menterinya tak fokus bekerja lantaran konsentrasinya terbelah, antara partai dan tugas di kementerian. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika