REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemekaran wilayah perlu dipertimbangkan dengan matang agar tidak terjadi pemborosan anggaran. Menurut Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, pemekaran wilayah yang terlalu banyak akan berdampak pada belanja pegawai yang terlalu besar. Saat ini saja, anggaran belanja pegawai di berbagai daerah di Indonesia sudah mencapai 40 persen.

"Kalau kita pemekaran daerah terlalu banyak, belanja pegawai tentu tidak akan turun. Pemerintahan baru yang dibutuhkan tentu saja pegawai baru," ujar Bambang, saat rapat kordinasi Bank Indonesia dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, di Manado, kemarin.

Menurut dia, idealnya belanja pegawai kurang dari 40 persen. Komposisi belanja modal dan belanja barang meningkat dari saat ini yang rata-rata 20 dan 24 persen. Jika komposisi belanja pegawai bisa dikurangi, memungkinkan untuk belanja modal lebih tinggi. Namun, belanja modal juga harus diprioritaskan untuk belanja infrastruktur dan pembangunan fasilitas umum.

Dia mengatakan pemerintah harus lebih ramping sehingga anggaran lebih efisien. Artinya, pendapatan daerah juga tidak dihabiskan untuk operasional pemerintahan. Dalam rapat kordinasi tersebut, Bambang menekankan agar daerah-daerah bisa mengelola anggaran lebih efisien.

Pemerintah daerah menurutnya bisa mengoptimalkan pajak dan retribusi yang lebih besar untuk anggaran.

"Kita menginginkan porsi belanja pegawai bsia menurun artinya ada efisiensi dalam birokrasi dan jumlah PNS," katanya.

Bambang mengatakan pihaknya mendorong daerah mencari skema baru untuk pembiayaan yang tidak memberatkan keuangan negara. Saat ini sudah mulai dicoba pembiayaan proyek infrastruktur kereta api Cirebon-Kroya menggunakan sukuk. Daerah, kata dia bisa mulai mengembangkan obligasi sebagai sumber pendanaan.

"Bukan obligasi yang menutup defisit, tapi obligasi yang membiayai proyek, kuncinya porjeknya harus dipersiapkan dengan baik," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika