REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kabinet Jokowi-JK diprediksi akan menghadapi tantangan besar untuk mengubah kondisi bangsa selama 5 tahun ke depan. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa para menteri harus melepas atribut parpol saat menjabat di pemerintahan.

Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto mengatakan, kebijakan tersebut sebenarnya menjadi hak Jokowi secara penuh. Namun sebagai tim pengusung, semua parpol koalisi nantinya pasti dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan itu.

“Nanti kami akan bicarakan dengan Jokowi dulu, sebab ini kebijakan mendasar, dan menjadi hak preogratif beliau. Namun semua parpol koalisi pasti akan ikut dilibatkan,” kata Hasto menjawab Republika di Rumah Transisi, Selasa (12/8).

Pertimbangannya, para menteri Jokowi-Jk akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Apalagi rakyat mengharapkan adanya perubahan. Skala prioritas dari wacana kebijakan itu adalah menciptakan kabinet yang efektif dan siap bekerja untuk kepentingan rakyat.

Dia menambahkan, persoalan yang harus dihadapi antara lain masalah fiskal jatuh tempo yang mencapai Rp 87 triliun, lalau hutang luar negeri Rp 3.000 triliun dafisit transaksi berjalan dan defisit anggaran juga menjadi masalah yang butuh penyelesaian kongkret.

“Namun bagaimana arsitektur kabinet, sepenuhnya itu menjadi kewenangan Jokowi, saya tidak bisa memberikan tanggapan banyak soal kebijakan ini,” ujar dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika