REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Partai Kebangkitan Bangsa menilai masyarakat jangan mendikotomi asal menteri di kabinet, apakah dari partai politik atau non-parpol namun yang bersangkutan harus menguasai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
"Menteri yang dipilih harus menguasai bidangnya, punya kepemimpinan, manajemen yang kuat, bersih, bisa bekerja dan kemampuan politik yang teruji, karena mereka akan berinteraksi dengan para anggota dewan," kata Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia bagi PKB, perdebatan menteri tidak boleh merangkap partai, sejak awal (dari masa pemerintahan Gus Dur) sudah berpandangan bahwa tidak perlu diperdebatkan bahkan didikotomikan. Dia menjelaskan alasan menteri tidak lepas jabatan partai, yaitu pertama partai sebagai sarana rekruitmen politik, kedua tidak diatur dalam konstitusi, artinya tidak ada larangan seorang pengurus partai menjabat menteri.
"Ketiga, partai dibentuk salah satu tujuannya memperjuangkan kepentingan dan kemaslahatan rakyat, keempat politisi memiliki pengalaman mengelola berbagai kepentingan termasuk kemampuan mengelola waktu," ujarnya.
Karding menjelaskan anggota kabinet tidak harus melepas jabatan partai, karena kegiatan mengurus negara tidak bisa dipisahkan dengan partai politik. Sebagai anggota kabinet menurut dia, menteri bertugas membantu presiden menjalankan program dan melayani rakyat.
"Namun, stabilitas politik di parlemen juga perlu dipertimbangkan," katanya.
Dia mencontohkan kejatuhan politik di era Habibie dan Gus Dur disebabkan lemahnya posisi pemerintah di parlemen, meskipun mendapat dukungan rakyat namun komunikasi politik di tatanan elit tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas pembangunan.
Selain itu dia juga menjelaskan beberapa alasan menteri harus lepas Jabatan sebagai pengurus parpol, pertama tugas menteri sangat berat, dan harus bekerja total serta fokus pada tanggung jawabnya. Kedua, menurut dia menghindari konflik kepentingan antara tugas sebagai menteri dan tanggungjawab di parpol.
"Ketiga, mengelola partai sama beratnya mengelola negara sehingga tidak maksimal jika rangkap Jabatan. Dan keempat, mengedepankan profesionalisme," katanya. Dia meminta masyarakat tidak mendikotomikan apakah menteri itu berasal dari kalangan partai atau non-partai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
