Selasa 12 Aug 2014 13:50 WIB

Golkar Banten Tolak Wacana Percepatan Munas

Rep: Erdy Nasrul / Red: Muhammad Hafil
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) , Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) berbincang pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) V Partai Golkar di Jakarta, Jumat (22/11).
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (tengah) , Sekjen Partai Golkar Idrus Marham (kiri) berbincang pada pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimas) V Partai Golkar di Jakarta, Jumat (22/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Silang pendapat terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar terus mendapat tanggapan dari sejumlah kader Golkar daerah. Kali ini, tanggapan muncul dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Banten yang menolak wacana percepatan Munas.

Wakil Ketua DPD I Golkar Provinsi Banten, Very Muhlis Ariefuzzaman, mengatakan, sejauh ini belum ada alasan mendesak untuk mempercepat Munas. Mesin partai dan seluruh kader Golkar khususnya di daerah masih tetap solid dan kondusif serta berjalan sebagaimana mestinya.

"Sebagai sebuah wacana sah-sah saja. Tapi yang perlu kita ingat adalah soliditas di tubuh Golkar itu sendiri. Kami kader Golkar daerah masih tetap solid,” katanya di Tangerang Selatan, Selasa (12/8).

Menurutnya, saat ini kader Golkar di daerah tengah fokus melakukan konsolidasi pasca pelantikan anggota DPRD tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Selain itu, proses pemilu presiden yang belum sepenuhnya tuntas juga menjadi salah satu perhatian. Dengan demikian, ia menilai wacana percepatan Munas sebenarnya jauh dari kepentingan kader Golkar daerah.

“Bukan berarti kami tidak peduli dengan itu (wacana Munas). Tapi mari kita lihat konteksnya. Dan sekali lagi saya tidak melihat alasan substansial yang penting dan mendesak,” ujar Very.

Ketimbang terus menerus berkutat seputar wacana percepatan Munas yang bisa saja memecah belah partai, pihaknya mengimbau segenap elit dan kader Golkar lebih baik rapatkan barisan ikuti proses politik yang ada. Hal ini dilakukan untuk menyusun kekuatan dan menentukan langkah politik selanjutnya. “Dan itu tidak harus dengan cara percepat Munas. Konsolidasi di semua tingkatan juga bisa,” jelasnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement