REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Brimob Polda Maluku Utara (Malut) bersama jajaran TNI melakukan razia masuknya sejumlah kapal Pelni ke Ternate. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mendeteksi kemungkinan masuknya jaringan ISIS (Negara Islam Iraq dan Syria) di semua wilayah Malut
"Tadi malam kami bersama dengan pihak Kesyahbandaraan dan Otoritas Kepelabuhanan (KOP) dan jajaran TNI-AL serta TNI-AD melakukan razia terhadap sejumlah penumpang di KM Lambelu yang diduga membawa atribut ISIS serta senjata tajam," kata Kasat Brimob Polda Malut, Kombes Pol Laksana di Ternate, Selasa (12/8).
Ia mengatakan, razia yang dilakukan tersebut bertujuan hanya mengamankan saja, karena Malut merupakan wilayah kepulauan, sehingga harus dibuat kegiatan seperti ini, guna mencegah masuknya jaringan ISIS.
"Kita tetap siap membantu, karena selama ini di Malut sering ditemukan peredaran senjata, bahkan senjata rakitan itu sisa konflik horizontal belasan tahun silam masih banyak ditemukan oleh petugas," katanya.
Sementara itu, Kapolda Malut Brigjen Pol Sobri Effendi Surya ketika dihubungi menyatakan, jaringan ISIS tidak boleh berkembang di provinsi Malut. Sejauh ini fenomena ISIS di Provinsi Malut sesuai dengan hasil pantauan Polri dan intelejen belum terindikasi baik orang maupun kelompok.
Untuk itu, langkah-langkah kedepan Polda melakukan deteksi dini di masyarakat. Kegiatan yang terindikasi masalah ISIS atau pun menggunakan lambang atau atribut tentang ISIS menjadi perhatian.
Selain itu, katanya, Polda akan melakukan pemantauan baik di dalam maupun dari luar Malut. Melalui intelejen kita akan mendeteksi serta kita mencoba melakukan pengawasan terhadap daerah-daerah di Malut yang mungkin bisa menjadi sasaran pengembangan ISIS.
"Ada beberapa daerah yang nantinya kita lakukan pemantauan khusus sesuai dengan laporan dari intelejen dan akan dilakukan penyuluhan. Diimbau kepada masyarakat agar mereka tahu bahwa ideologi ISIS itu tidak sesuai dengan Pancasila serta ajaran agama Islam. Ini perlu ditegaskan kepada masyarakat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika