REPUBLIKA.CO.ID, KARAWANG -- Puluhan petani dari Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendatangi kantor Dinas Pertanian setempat. Mereka menuntut supaya, kelangkaan pupuk selama ini bisa segera mendapat perhatian pemerintah. Apalagi, di wilayah utara Karawang itu sudah sebulan terakhir terjadi kelangkaan pupuk.
Muhamad Muhlis, Ketua Kelompok Tani Sugih Mukti II Desa Kertaraharja, Kecamatan Pedes, mengatakan, petani datang ke kantor dinas ini bukan untuk berunjuk rasa. Melainkan, untuk menyalurkan aspirasi dan keluhan mengenai kelangkaan pupuk.
"Sudah sebulan, kami di Kecamatan Pedes kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi," ujar Muhlis, kepada Republika, Senin (11/8).
Karena itu, pihaknya berupaya untuk menanyakan ke dinas terkait kelangkaan ini. Ternyata, lanjut Muhlis, kasus ini tak hanya terjadi di Pedes. Melainkan, petani di kecamatan lain juga mengeluhkan hal serupa.
Terkait dengan kelangkaan pupuk, Muhlis menuturkan, sejak sebulan yang lalu petani di utara telah melakukan tanam padi. Akan tetapi, selama itu pula petani belum memupuk tanamannya. Karena, pupuknya tidak ada.
Padahal, untuk umur padi satu bulan, seharusnya pemupukan sudah dilakukan sebanyak dua kali. Yakni, setiap 15 hari dilakukan pemupukan. Namun, karena pupuknya langka, maka tanaman itu dibiarkan saja.
Untuk kebutuhan pupuk, lanjutnya, setiap hektarenya rata-rata empat sampai 4,5 kwintal. Terdiri dari, pupuk urea, pupuk SP dan pupuk KCl.
Akan tetapi, akibat kelangkaan ini petani yang ada di 12 desa belum melakukan pemupukan sama sekali. Muhlis mengaku, jika kondisi ini dibiarkan berlarut-larut, maka bisa berdampak negatif.
Salah satu dampak negatif dari keterlambatan pemukukan, yakni anakan padi berkurang. Jika sudah begitu, hasil produksi juga terancam menurun. Sebab, bulir yang dihasilkan dari setiap batang padinya akan berkurang.
"Kalau tak segera diatasi masalah kelangkaan pupuk ini, bisa berdampak tidak akan tercapainya target surplus beras 10 juta ton," jelasnya.
Sementara itu, Superintendent Humas PT Pupuk Kujang Cikampek, Aby Radityo, mengaku, pihaknya mendesak supaya para bupati atau wali kota segera membuat aturan baru terkait alokasi kebutuhan pupuk. Pasalnya, alokasi pupuk subsidi sudah mendapat penambahan dari pemerintah pusat.
"Kami sudah mendorong, supaya bupati segera mengeluarkan payung hukum baru mengenai penambahan alokasi ini," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika