REPUBLIKA.CO.ID, CIPANAS -- Untuk kepentingan arsip nasional di era pemerintahan yang dipimpinnya selama 10 tahun terakhir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Keputusan Mensesneg Sudi Silalahi, telah membentuk tim untuk penyiapan dokumen negara yang akan diserahkan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan disimpan di lembaga kepresidenan.

“Saya meminta bantuan contohnya nanti akan ada dokumen perencanaan strategis seperti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) baik 2004-2009 maupun 2009-2014, RKP, kemudian APBN, APBNP yang sudah ada di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas misalnya, Kementerian Keuangan misalnya, itu saya harap bisa diserahkan kepada tim karena kita perlukan 5 kopi. Dengan demikian tidak harus kita produksi kembali,” kata Presiden SBY saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Kabinet di Istana Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Jumat (8/8) siang.

Presiden mengajak, agar penyiapan dokumentasi pemerintahan itu menjadi tradisi administrasi dokumentasi negara modern.

“Dengan demikian dokumentasi kita Insya Allah lengkap. Jangan sampai ada seperti dulu dimana ada naskah Supersemar yang asli banyak sekali versinya, juga sejumlah dokumen yang barangkali kita tidak mendapatkan kopinya disimpan dimana,” tuturnya.

Presiden yang didampingi Wakil Presiden Boediono juga meminta semua pejabat untuk memulai menjaga ketertiban semua dokumentasi negara, termasuk arsip-arsip nasional, untuk bahan kajian, untuk research dan yang penting arsip bagi negara ini terus berjalan dari masa ke masa.

Ikuti Whatsapp Channel Republika