REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Gubernur Sumatra Utara (Sumut) H Gatot Pujo Nugroho mengeluhkan kondisi semakin sulitnya mendapatkan dan turunnya pasokan listrik dari PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) pascahabisnya kontrak Jepang di perusahaan itu. "Dewasa ini Inalum hanya mau memasok listrik ke PLN 30 megawatt (MW) pada siang hari dan 90 megawatt pada malam hari," katanya di Medan, Kamis (7/8).

Padahal sebelum Inalum diambilalih Pemerintah, perusahaan itu bisa dan mau memasok masing-masing 90 MW pada siang dan malam hari. Walaupun jumlah 90 MW itu di bawah permintaan Pemprov Sumut dan disetujui Inalum dengan angka sebesar 135 MW. "Terus terang, pengurangan pasokan Inalum itu meresahkan Pemerintah Provinsi Sumut karena terjadi di saat krisis listrik belum teratasi dan justru sudah menjadi perusahaan Indonesia," katanya.

"Sumut malu dan sedih, ketika Inalum diambilalih Pemerintah, nyatanya justru lebih sulit meminta bantuan pasokan listrik saat defisit seperti dewasa ini," ujar Gubernur.

Gatot menyebutkan, pengurangan pasokan listrik itu diduga akibat rekomendasi hasil kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di mana wakil rakyat itu mempertanyakan mengapa ada pasokan listrik Inalum ke PLN. Padahal, Komisi VII DPR RI sebelumnya justru meminta Inalum menaikkan pasokan listrik kepada PLN dan sudah disepakati.

General Manager PLN Pembangkit Sumatera bagian utara (Sumbagut) Bernandus Sudarmata mengaku berkurangnya daya listrik termasuk dari berkurangnya bantuan pasokan dari Inalum. Selain itu defisit dipicu ketidakadaan bahan bakar minyak yang membuat operasional sejumlah pembangkit terganggu bahkan tidak berfungsi maksimal. Daya mampu pembangkit listrik PLN di Sumbagut sekitar 1.400 MW sementara permintaan/kebutuhan di saat beban puncak mencapai 1.700an MW.

Ikuti Whatsapp Channel Republika