REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Armida Salsiah Alisjahbana memastikan Sistem Integritas Nasional (SIN) dibentuk untuk mengukur sejauh mana efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan setiap lembaga negara.
"SIN ini semacam indeks yang bisa digunakan sebagai indikator untuk mengukur efektivitas pencegahan dan pemberantasan korupsi," kata Armida yang juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), setelah menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan KPK, Kamis (7/8).
Menurut Armida, selama ini dua indikator lain yang sudah dikenal, yakni Indeks Prestasi Korupsi (IPK) dan Indeks Integritas Nasional (IIN) ranahnya agak terbatas. Misalnya, IPK hanya berada di sektor lembaga negara. Sementara IIN hanya berada pada sektor publik.
Lebih lanjut Armida menjelaskan, IPK atau indeks prestasi korupsi yang disesuiakan dengan peraturan perundangan-undangan dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) tidak bisa menyentuh semua lini pemerintahan.
"Sementara dengan SIN ini mencakup semua lembaga. Jadi bisa eksekutif, legislatif, dan yudikatif, juga stakeholder lainnya termasuk swasta dan masyarakat," jelasnya.
Kata Armida, konsep inilah yang masih dikoordinasikan dengan KPK untuk dibuat menjadi aturan baku. Kata Armida untuk membangun SIN, Bappenas sudah mengajukan mulai dari konsep, metodologi dan masalah pengukuran lainnya.
"Tadi sudah disampaikan oleh pimpinan KPK kepada saya, konsep dan filosofi dari SIN," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
