REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presidium Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Prof Nanat Fatah Natsir menyatakan, organisasi tersebut menolak kehadiran paham ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
"Ideologi Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Masyarakat Indonesia harus bekerja sama, terutama dengan pihak keamanan agar gerakan ISIS tidak berkembang di Indonesia," kata Nanat Fatah Natsir melalui pesan singkat diterima di Jakarta, Rabu (7/8).
Mantan rektor UIN Bandung itu mengatakan, umat Islam Indonesia harus mengembangkan Islam sebagai rahmatan lil alamiin yang damai, sejuk dan terhindar dari cara-cara kekerasan.
Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Polhukam Djoko Suyanto menyatakan menolak paham ISIS berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan yang menaung dalam NKRI.
"Pemerintah dan negara menolak dan tidak mengizinkan paham ISIS yang akhir-akhir ini menjadi IS (Islamic State) berkembang di Indonesia karena tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan kebhinekatunggalikaan kita di bawah NKRI," kata Djoko Suyanto dalam jumpa pers setelah rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (4/8).
Djoko mengatakan setiap pengembangbiakan paham tersebut harus dicegah dan Indonesia tidak boleh menjadi tempat bersemayam paham ISIS/IS.