REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota Tim Kuasa Hukum capres-cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla, Taufik Basari, mengatakan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tim Prabowo-Hatta terlalu dipaksakan. Tidak ada hal luar biasa yang perlu dicermati sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematif dan masif.

Menurutnya, jika ada kejadian luar biasa, seharusnya sejak awal masyarakat sudah bisa merasakan. Namun ternyata pelaksanaan berjalan lancar, bahkan masyarakat bisa mengawasi dan menghitung sendiri.

"Kami merasa sebenarnya terlalu dipaksakan dan diada-adakan karena secara objektif sudah bisa melihat jalannya proses yang dijalani ini tidak ada kejadian yang luar biasa. Namun seolah-olah ada kejadian luar biasa. Dalil-dalil yang disampaikan menunjukkan adanya lompatan logika," kata Basari seusai sidang perdana PHPU Pilpres 2014 di gedung MK, Rabu (6/8).

Seperti yang dikatakan Majelis Hakim, kata Basari, ada yang tidak nyambung, baru satu premis tiba-tiba langsung loncat ke kesimpulan. Dia mencontohkan pemohon mengajukan data-data dan angka-angka tertentu dirangkai sedemikian rupa namun tiba-tiba menarik kesimpulan bahwa paparan angka administrasi itu menunjukkan adanya pelanggaran dan mobilisasi pemilih.

"Kalau bicara mobilisasi pemilih yang harus diuraikan bagaimana itu terjadi, kapan, dimana, siapa saja yang melakukan. Bukan memaparkan angka tiba-tiba mengambil kesimpulan ada kecurangan," imbuhnya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika