Selasa 05 Aug 2014 23:46 WIB

Gagal Antisipasi, Pemerintah Daerah Dinilai Gagal Pahami Kenaikan Sembako

Pasar Sembako
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Pasar Sembako

REPUBLIKA.CO.ID, KULON PROGO -- Fraksi Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, menilai pemerintah setempat tidak memahami pola berulang kenaikan harga bahan kebutuhan pokok menjelang hari besar.

"Pola kenaikan harga yang berulang itu terjadi karena buruknya sistem tata niaga, panjangnya mata rantai perdagangan, dan buruknya infrastruktur distribusi," kata Ketua FPG DPRD Kulon Progo Widiyanto di Kulon Progo, Selasa.

Ia mengatakan masyarakat Kulon Progp dihadapkan pada persoalan rutin tahunan yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas dan berkesinambungan, yakni masalah melambungnya harga sembilan bahan kebutuhan pokok (sembako) di pasaran.

Kenaikan harga terjadi pada beras, telur, daging ayam, gula, dan daging sapi, serta minyak goreng.

"Kenaikan harga-harga sembako tersebut nyaris tidak terkendali. Kondisi ini tentu sangat memberatkan masyarakat," katanya.

Dia mengatakan setiap kali menjelang hari besar keagamaan, termasuk Ramadhan, Idul Fitri, Natal dan tahun baru, Pemkab Kulon Progo selalu menyatakan dan menjamin ketersediaan stok bahan pokok mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Namun, pada saat yang sama, harga-harga bahan kebutuhan pokok justru melambung tidak terkendali.

Menurut dia, Pemkab Kulon Progo selalu menganggap kenaikan harga tersebut wajar, karena ada lonjakan permintaan.

"Masyarakat kelas bawah benar-benar tidak berdaya ketika harga bahan kebutuhan pokok melambung. Tidak ada pilihan lain bagi masyarakat untuk membeli bahan kebutuhan pokok untuk mencukupi kebutuhannya," katanya.

Sekretaris FPG DPRD Kulon Progo Mujiman mengatakan pendapatan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti, dan pada saat yang sama harga bahan kebutuhan pokok di pasaran semakin melambung.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat menurun. "Atas kondisi itu, kami mendesak Pemkab Kulon Progo mengambil langkah strategis, cepat, dan mendasar dalam mengendalikan harga bahan kebutuhan pokok di pasaran, sehingga masyarakat tidak terus dirugikan pada setiap hari besar keagamaan," kata dia.

sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement