REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesian Police Watch (IPW) meminta KPK mengusut tuntas proyek pengadaan Alat Komunikasi Peralatan Khusus Pengamanan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Alkomsus Pam Capres-Cawapres) senilai Rp 57,4 miliar.
Dalam rilisnya kepada Republika, Senin (4/8), Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, menyatakan Mabes Polri dan Polda Metro Jaya telah membuat proyek aneh.
"Proses Pilpres 2014 sudah selesai, tapi Polri dan Polda Metro Jaya justru melakukan proyek 'aneh bin ajaib' berupa pengadaan Alkomsus Pam Capres-cawapres senilai Rp 57,4 miliar," tutur Neta.
IPW mendesak KPK segera mengusut proses proyek aneh itu karena diduga telah terjadi 'kongkalikong' untuk menggerogoti anggaran negara melalui Proyek Pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres di bawah koordinasi Polda Metro Jaya ini.
Menurut Neta, keanehan proyek ini terlihat dari penetapan pemenangnya pada 18 Juli 2014. Lalu, surat penunjukan penyedia barang/ jasanya pada 24 Juli 2014 dan penandatanganan kontraknya pada 25 Juli 2014.
Padahal, pelaksanaan Pilpres 2014 sudah berlangsung 9 Juli. Artinya, proyek pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres tidak berguna dan tidak bermanfaat karena momentumnya sudah berakhir.
Seharusnya, ungkap Neta, Alkomsus Pam Capres-Cawapres digunakan sejak pasangan capres-cawapres mendaftar ke KPU hingga pelaksanaan Pilpres pada 9 Juli. Apalagi, lanjut Neta, Pilpres 2014 yang dimulai sejak kampanye 5 Juni telah berjalan tertib, lancar dan aman.
Jajaran Polda Metro Jaya, jelas Neta, telah berhasil mengawal proses pesta demokrasi Pilpres 9 Juli dengan baik walau tanpa Alkomsus Pam Capres-Cawapres.
Namun, kondisi ini ternyata dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk bekerja sama mengeruk keuntungan pribadi dengan membuat proyek aneh Alkomsus Pam Capres-Cawapres.
IPW mendesak KPK untuk segera melakukan penyelidikan terhadap proyek pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres yang tidak wajar ini.
"KPK jangan takut dengan jenderal-jenderal polisi yang hendak memperkaya diri dari proyek aneh bin ajaib ini," tegas Neta.
Dari kasus proyek pengadaan Alkomsus Pam Capres-Cawapres ini, terlihat para jenderal Polri tidak pernah jera untuk korupsi memperkaya diri setelah terbongkarnya kasus korupsi Simulator SIM senilai Rp 500 miliar.
Padahal, jelas Neta, saat ini saja Polri masih tersandera kasus korupsi Proyek TNKB 2011 senilai Rp 450 miliar, yang kasusnya masih mangkrak di Bareskrim Polri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika