REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- DPP Partai NasDem Despen Ompusunggu mengingatkan, pencarian para figur untuk mengisi jajaran kabinet, harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal tersebut untuk mencegah campur tangan mafia yang ingin menancapkan pengaruh di dalam pemerintahan.
"Memang penunjukan calon menteri merupakan hak prerogatif seorang presiden, tapi tanpa transparansi, kontrol dan akuntabilitas publik, serta dilakukan oleh tim berintegritas tinggi, akan rawan terhadap tangan-tangan mafia untuk menempatkan orang-orangnya sebagai pembantu presiden," tutur Despen melalui siaran persnya yang diterima Republika, Jumat (8/1).
Ia mengingatkan, beberapa kementerian yang selama ini diduga kuat marak permainan dan pengaruh mafia, semisal mafia Migas di jajaran ESDM, mafia bibit dan pangan di Kementerian Pertanian, termasuk ketidakmampuan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberantas illegal fishing yang merugikan negara triliunan rupiah.
Kemungkinan di kementerian lainnya juga ada mafianya, terkait proyek dan perizinan, yang ujung-ujungnya menimbulkan inefisiensi birokrasi dan kerugian negara.
Menurutnya, segala tindakan Jokowi-JK haruslah mencerminkan perubahan perilaku politik menuju Indonesia yang lebih baik, khususnya menghilangkan pengaruh mafia dalam kekuasaan, diawali dengan pemilihan personil kabinet yang benar-benar steril dari pengaruh mafia. Memutus mata rantai mafia dan pengusaha hitam, memang membutuhkan nyali politik. Namun Despen percaya, Jokowi-JK mampu melakukannya, karena punya modalitas politik bersama, sehingga tak usah punya keraguan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika