REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengatakan tidak akan memaksakan kader-kader partainya masuk dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla.
"Kalau diajak masuk ke dalam kabinet ya syukur, kalau tidak itu konsekuensi dari koalisi tanpa syarat," kata Surya saat buka bersama dengan awak media, di Jakarta, Jumat (25/7).
Menurut dia, meski kader partainya banyak yang mumpuni dan berkualitas, namun pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi-JK.
"Presiden dan wakil presiden terpilih untuk periode 2014-2019 memiliki kewenangan besar untuk menyusun kabinetnya. Namun, diharapkan pemerintah di bawah kepemimpinan Jokowi-JK harus efisien, efektif, dan transparan," kata Surya.
Ia mengatakan, pemerintahan Jokowi-JK sangat mengharapkan dukungan masyarakat, tapi tentu bukan dukungan yang buta. Yang dibutuhkan adalah dukungan dengan sikap kritis dan konstruktif dalam memberikan pemikiran.
Terkait dengan beredarnya rilis daftar nama yang akan masuk dalam kabinet Jokowi-JK, Surya memastikan bahwa hal itu adalah tidak benar. Namun demikian, jika ada kader NasDem yang diminta untuk berkontribusi menjalankan roda pemerintahan ke depan, Surya memastikan akan memberikan kader-kader terbaiknya.
"Kalau diminta, NasDem sangat memahami apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan. Ketika diminta untuk menjalankan misi pemerintah, tentu kami pikirkan yang terbaik dan efektif menjalankan itu," tegas Surya.
Sebagai salah satu ketum partai yang sejak awal konsisten mendukung Jokowi-JK, Surya menegaskan bahwa dirinya tidak serta merta menerima jika dia ditawari posisi dalam pemerintahan.
"Saya coba diskusikan dulu dengan presiden dan wakil presiden terpilih, apa urgensitas-nya kalau saya diminta. Apakah penting sekali untuk membantu kinerja pemerintah? Kalau memang penting sekali, perlu dipikirkan. Tapi sangat sayang kalau hanya untuk status," kata Surya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika