REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Joko Widodo sebagai Presiden terpilih periode 2014-2019 pada 22 Juli lalu. Jokowi bersama Jusuf Kalla (JK) terpilih usai pengesahan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Indonesia dan luar negeri.
Jokowi-JK unggul sebesar 53,15 persen atau 70.997.883 suara, dibanding Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang meraih sebesar 46,85 persen atau 62.576.444 suara. Itu berarti, Jokowi akan segera memimpin negeri ini dengan kapasitas presiden, padahal ia belum lama menjabat Gubernur DKI Jakarta, setelah menjabat Wali Kota Solo.
Terpilihnya Jokowi sebagai Presiden RI untuk lima tahun berikutnya juga disambut gembira mayoritas rakyat di Provinsi Papua, karena memang lebih dari 70 persen rakyat Papua memilih Jokowi-JK.
KPU Papua menyatakan Jokowi-JK menang mutlak dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 di Papua dengan meraih 72,49 persen suara atau 2.026.735 suara. Sedangkan pasangan Prabowo-Hatta meraih 769.132 suara atau sekitar 27.51 persen.
Perayaan kemenangan Jokowi-JK itu, hanya berbentuk doa bersama karena rencana semula akan digelar konvoi kendaraan bermotor, diurung demi terhindar dari kemungkinan konflik horizontal antarpendukung pasangan calon Pilpres.
Namun, dibalik doa bersama itu, banyak hal yang diharapkan dari Jokowi, utamanya kehidupan damai di Tanah Papua, yang jauh dari konflik kelompok bersenjata, dan gangguan kamtibmas lainnya.
Koodintaor Jaringan Damai Papua (JDP) Pater Neles Tebay mengungkapkan, harapan besar sebagian besar rakyat Papua kepada Jokowi-JK. Rakyat Papua menghendaki Jokowi-JK dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang kerap kali terjadi di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Harapannya, Jokowi-JK bisa menyelesaikan masalah rakyat Papua yang terus terjadi seiring dengan waktu, baik konflik maupun masalah lainnya," ujar Neles.
Mengapa Jokowi-JK harus turun tangan mengatasi permasalahan Papua?, jawabannya sederhana, karena sudah cukup kompleks, mulai masalah peningkatan SDM, kesejahteraan, infrastruktur pembangunan, dan kesehatan, hingga konflik antarkelompok warga, dan keinginan merdeka, serta kasus penembakan.
"Masalah rakyat Papua, jangan hanya dijadikan 'PR' buat pemerintah daerah setempat, tetapi harus diposisikan sebagai bagian dari masalah bangsa dan negara Indonesia. Yang tentunya penanganannya dilakukan dengan bijak dan rasa kemanusiaan," kata Neles.
Ikuti Whatsapp Channel Republika