REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cawapres terpilih Jusuf Kalla (JK) mengklaim kandidat menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK, tak harus ketua umum parpol. Ia mengapresiasi jika orang yang direkomendasikan itu adalah kader terbaik yang dianggap ahli dan profesional.
JK mengatakan, sejauh ini parpol yang memberikan rekomendasi kadernya baru Nasdem, PKB dan Hanura. Ketiganya tak mencantumkan nama elite sebagai kandidat menteri. Ia menegaskan, meski ada penawaran parpol luar, pihaknya akan prioritaskan koalisi.
"Kalau memang ada parpol luar yang mau masuk, kami terbuka. Tapi prinsipnya, tanpa syarat, gabung dulu, nanti baru dibicarakan," kata JK kepada Republika di kediamannya, Kamis (24/7).
Beredarnya nama-nama calon kabinet pemerintahan Jokowi-JK dinilainya tidak benar. Sebab, belum ada perbincangan khusus dengan parpol koalisi dan sejumlah timnya. Ia juga belum merencanakan, bagaimana kalau nanti di kabinetnya, ada rangkap jabatan.
Mantan ketua umum Partai Golkar itu berkomitmen agar kabinet pemerintahannya diisi orang-orang yang bersih dari kasus hukum dan berkompeten meski mereka berasal dari parpol. ia bersama Jokowi setuju para menterinya memiliki gelar professor atau doktor sesuai bidang yang ia tempati.