REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jika subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak dikurangi, maka pemerintahan mendatang punya beban yang cukup besar. Pemerintah pun disarankan menaikkan harga BBM secara bertahap.
Ekonom Standard Chartered, Fauzi Ichsan melihat Jokowi akan berani menaikkan harga BBM. Desember lalu, Jokowi telah memulai penghematan dengan melarang penggunaan BBM bersubsidi di Jakarta.
Apalagi pemerintahan Jokowi-JK butuh dana tambahan untuk membiayai program infrastruktur yang amat besar,
"Kalau BBM tidak dinaikkan, otomatis proyek infrastruktur tidak bisa terealisasi," kata dia, Kamis (24/7).
Pemerintahan Jokowi-JK melihat masih banyak penyimpangan yang terjadi terkait subsidi BBM dan salah sasaran. Sebanyak 80 persen lebih dari subsidi BBM dinikmati oleh kelas sosial menengah-atas. Harga BBM dalam negeri harus disesuaikan agar defisit APBN dan impor BBM tidak semakin lebar.
Jika dibandingkan dengan India dan Vietnam, harga BBM di Indonesia juga masih rendah.
"Negara paling miskin berdasarkan pendapatan per kapita yang lebih rendah dari Indonesia saja harga BBM-nya lebih tinggi," kata Fauzi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika