REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Polhukam Djoko Suyanto menegaskan pergantian KSAD Jenderal TNI Budiman tak ada unsur politis.

"Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan peristiwa politik apa pun. Khususnya menjelang pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh KPU," katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (22/7).

Pergantian pimpinan, kata dia, adalah hal yang lumrah dalam rangka regenerasi di lingkungan TNI. Semua pergantian pejabat di TNI sudah direncanakan dengan seksama.

"Pergantian pejabat TNI diperlukan untuk kepentingan organisasi," ujarnya.

Menurut dia, pergantian Budiman tidak perlu dipersoalkan. Karena yang bersangkutan sudah memasuki masa pensiun. 

Ada beberapa pergantian serupa dilakukan dalam kurun waktu delapan bulan hingga satu tahun sebelum memasuki masa pensiun. Seperti pergantian Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Soeparno dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Subandrio. 

Karenanya, ia mengimbau semua pihak untuk tidak memolitisasi pergantian Budiman.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko memastikan, pergantian Budiman tidak akan mempengaruhi persiapan TNI dalam menghadapi penetapan hasil rekapitulasi.

"Pergantian KSAD tidak ada pengaruhnya dengan kesiapan pasukan menghadapi penetapan pilpres," kata Panglima TNI usai memimpin apel kesiapsiagaan prajurit TNI dalam rangka pengamanan pilpres di Mabesad, Jakarta Pusat, Selasa.

Menurut dia, selama ini TNI tersusun dalam rantai komando yang kuat. Sehingga jika ada pergantian tidak akan berpengaruh, bahkan dalam skala pengamanan pilpres sekalipun.

Ikuti Whatsapp Channel Republika