REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan pengarah tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), Luhut Pandjaitan menilai, Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie (Ical) akan mengalami guncangan. Apalagi jika Jokowi-JK ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014.

Hal itu, katanya, dilandasi dua hal. Yakni keterlibatan Golkar ketika mendukung UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Serta keterlibatan dalam koalisi permanen partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

"Menurut hemat saya, bila pengumuman KPU 22 Juli sama dengan hasil quick count dengan keunggulan 52 persen untuk Jokowi-JK, maka saya melihat di tubuh Golkar akan terjadi guncangan," katanya, Kamis (7/7).

Sebelumnya, Golkar bersama sejumlah partai pendukung Prabowo-Hatta menyepakati revisi UU MD3. Isinya antara lain ketua DPR tak langsung dijabat partai pemenang pileg. 

Golkar di bawah kepemimpinan Ical lantas mendeklarasikan diri bergabung dalam koalisi permanen pendukung Prabowo-Hatta.

Menurut Luhut, hal tersebut bakal memicu perubahan di tubuh Golkar secara lebih cepat dari seharusnya. Meski pun ia secara pribadi menginginkan perubahan itu terjadi sesuai aturan main.

Selain Golkar, katanya, dalam internal PPP juga akan terjadi perubahan. Ini lantaran penetapan status Ketua Umum PPP, Suryadharma Ali sebagai tersangka oleh KPK.

Artinya, kata dia, akan ada ketua baru atau pelaksana tugas baru di partai berlambang Kabah tersebut.

"Kalau itu terjadi, maka Golkar dan PPP bisa keluar dari koalisi permanen. Ini akan menggoyang partai-partai lain yang tergabung di koalisi tersebut," kata politikus senior Partai Golkar itu.

Dia pun mempertanyakan langkah pembentukan koalisi permanen di tengah kabinet presidensial. Apalagi anggota DPR juga belum dilantik. Kedua hal itu dianggap mengesankan langkah yang terburu-buru.

"Ini pekerjaan yang tidak baik, sesuatu untuk kepentingan yang besar dibuat keputusan secara tergopoh-gopoh," ujar Luhut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika