REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menjawab desakan kader lintas generasi yang meminta percepatan munas. 

Menurutnya, sesuai aturan yang ada, munas kesembilan Partai Golkar baru akan digelar 2015. "Ini sesuai hasil munas sebelumnya, bahwa munas baru akan digelar 2015," katanya kepada ROL, Rabu (16/7). 

Sebelumnya, kader Partai Golkar meminta adanya percepatan munas. Mereka juga mendesak Aburizal Bakrie (Ical) untuk segera turun dari posisi ketua umum.

Akbar menyatakan, pertimbangan menyelenggarakan munas pada 2015 karena melihat perkembangan politik nasional. Yaitu, jangan sampai, munas malah mengganggu agenda nasional pilpres.  

"Itu produk munas, kalau mau diubah bisa-bisa saja, tapi harus pakai mekanisme partai, harus melalui munas. Tidak mungkin putusan munas dilakukan tanpa munas. Kecuali ada sesuatu yang prinsipil," ujarnya.

Akbar mencontohkan ketika ia masih menjadi Ketua Umum Partai Golkar dan harus memperpanjang kepemimpinannya karena penyelenggaran pemilu 2004. Padahal ia harusnya sudah lengser sejak 2003.   

Ia bercerita, kalau Golkar memaksakan munmas diselenggarakan 2003, maka dikhawatirkan akan kesulitan pada pemilu 2004. Apalagi, ketika itu Golkar mengalami mengalami banyak tekanan setelah hancurnya rezim Orde Baru.

Maka, katanya, rapim kemudian memutuskan untuk menununda munas setelah pemilu 2004. Keputusan rapim itu pun disepakati seluruh DPD hingga akhirnya munas baru digelar setelah pemilu. 

"Ternyata putusan kami benar. Karena nyatanya pemilu 2004 dengan kepemimpinan saya itu dilanjutkan sampai munas selesai, berhasil jadi pemenang. Padahal di tangah tekanan berat. Kalau dilakukan perubahan kepemimpinan, maka partai pasti kesulitan menghadapi pemilu," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika