REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Koperasi (LePPeK) Suroto menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) belum layak menyandang penghargaan sebagai Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi Indonesia.
"Saya tidak habis pikir, bagaimana Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Pimpinan Nurdin Halid menilai bahwa pemerintah selama satu dasawarsa ini prestasinya cukup baik. Pemberian penghargaan sebagai Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi itu juga menurut saya berlebihan," kata Suroto di Jakarta, Rabu (16/7).
Ia berpendapat, penghargaan tertinggi itu sebaiknya diberikan kepada penggerak koperasi. Bukan kepada pemerintah yang justru dinilainya telah gagal menjadi garda pembela ideologi koperasi dan demokrasi ekonomi.
"Lihatlah nasib koperasi kita, dari 200 ribu lebih jumlah koperasi yang ada, kurang lebih 70 persen tinggal papan nama. Selebihnya, 23 persen dalam kondisi hidup segan mati tak mau dan hanya tujuh persen yang benar-benar mandiri dan benar-benar berfungsi sebagai lembaga yang menyejahterakan anggota," ucapnya.
Suroto juga menilai fungsi regulasi yang dijalankan pemerintah dalam satu dasawarsa terakhir juga sangat buruk.
"Masak ada surat edaran menteri agar koperasi pelan-pelan digeser menjadi perseroan terbatas (PT). Undang-undang yang diusulkan juga miskin ideologi," paparnya.
Karenanya, ia berpendapat SBY tak layak mendapatkan penghargaan tersebut. Mengingat belum memiliki sumbangsih nyata dan signifikan terhadap pembangunan koperasi di Tanah Air.
Sebelumnya, SBY dianugerahi penghargaan Bapak Penggerak Pembangunan Koperasi Indonesia oleh para insan koperasi melalui Dekopin. Penghargaan diserahkan pada Puncak Peringatan Hari Koperasi ke 67 pada 15 Juli 2014 di Lapangan Benteng Medan, Provinsi Sumatra Utara.
Penghargaan diberikan atas pertimbangan, pada masa pemerintahan SBY terjadi peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi di Indonesia. Termasuk pengakuan dunia internasional serta masuknya salah satu koperasi Indonesia dalam daftar 300 koperasi besar dunia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
