REPUBLIKA.CO.ID, LOMBOK BARAT -- PT Perusahaan Listrik Negara akan membangun lagi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, untuk memenuhi kekurangan daya di daerah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Barat H Baehaqi, mengatakan badan usaha milik negara (BUMN) tersebut sudah melakukan ekspose rencana pembangunan di hadapan bupati beberapa hari lalu.
"Lokasi pembangunan berada di sekitar Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), yang sudah dibangun di Jeranjang, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, beberapa tahun lalu," katanya, Ahad (13/7).
Dalam ekspose tersebut, kata dia, PLN berencana membangun PLTU baru dengan kapasaitas 2 X 33 mega watt (MW) dengan net 58 MW.
Adanya tambahan PLTU baru tersebut diharapkan dapat menjangkau permintaan akan kebutuhan energi listrik di seluruh wilayah Pulau Lombok.
Menurut Baehaqi, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kajian terhadap rencana PT PLN tersebut, mulai dari tata ruang, analisis dampak lingkungan dan kajian lainnya.
Sebelumnya diberitakan, target rasio elektrifikasi atau pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat di NTB, terancam gagal karena PT PLN mengalami defisit daya hingga 20 mega watt.
Manager PT PLN Area Mataram Bagus Hari Abrianto, menjelaskan target rasio elektrifikasi pada 2014 sebesar 68 persen.
"Dari target itu kami sudah mampu mencapai 64 persen hingga pertengahan 2014 atau lebih dari sebagian penduduk NTB telah menikmati layanan kelistrikan, sisanya empat persen lagi," katanya.
Rasio elektrifikasi menandakan tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dari jumlah total penduduk di wilayah itu. Rasio elektrifikasi sangat berhubungan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.
Menurut Bagus, sisa target sebesar empat persen itu cukup sulit diwujudkan jika masih dilakukan pemadaman bergilir akibat kekurangan daya. Persoalan itu juga berimbas kepada kebijakan perusahaanya yang menunda pemasangan sambungan baru khususnya bagi pelanggan besar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika