REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Untuk menghindari fitnah, pemerintah provinsi Jawa Barat menahan semua bantuan hingga pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres) usai digelar. Bantuan yang ditahan pencairannya di antaranya hibah dan bantuan sosial (bansos).

''Sudah ada kebijakan, bantuan-bantuan itu sampai pilpres selesai pencairannya ditunda. Dari pada jadi fitnah,'' ujar Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar kepada wartawan, Selasa (8/7).

Deddy mengatakan, pemberian bantuan pada masyarakat di saat pilpres harus hati-hati. Ini dilakukan, kata dia, untuk menghindari fitnah. Salah satu bantuan yang pencairannya usai pilpres adalah bantuan infrastruktur perdesaan.

''Infrastruktur perdesaan, kami tahan dulu. Jangan sampai, gubernur sebagai Ketua Tim Sukses terkesan memberikan sogokan,'' kata pria yang akrab disapa Bang Haji ini.

Menurut Deddy, Provinsi Jabar penduduknya besar. Kalau diguncang isu atau rusuh, hasil Pemilunya bisa tidak di akui. Apalagi, 18 persen penduduknya memiliki hak pilih. Jadi, harus benar-benar berhati-hati. Kalau ditempat lain,  ada yang jumlah pemilihnya hanya 0,8 persen, itu tak akan terlalu bermasalah.

''Ya, nanti setelah Pilpres mulai lagi (pencairan dananya). Kalau sekarang, jadi fitnah padahal hak masyarakat. Tapi jangan sampai ada syahwasangka ke gubernur,'' katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika