REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengamat Kepolisian, Bambang Widodo Umar menilai ada permasalahan yang membuat Polri sulit untuk mengeluarkan keputusan jilbab bagi Polwan muslimah.
Bambang menilai, ada kontradiksi di Indonesia ketika individu dibenturkan dengan instansi kepolisian. ''Kapolri ingin polisi nasional seragam, jika ada yang ingin memakai jilbab, takutnya daerah lain ingin pakaian adat dikenakan kepada polisi,'' kata dia, Sabtu (5/7).
Keseragaman tersebut menurut dia merupakan produk militer dan Kapolri memiliki kewenangan penuh dalam memutuskannya. Bambang menilai tidak ada yang sulit dalam menerapkan jilbab bagi Polwan yang ingin mengenakannya.
Ia merujuk kepada negara islam yang polwannya memakai jilbab namun tetap melaksanakan tugas dengan baik.''Berarti bukan masalah administratif kan?, hanya saja ini memang budaya militer yang selalu harus seragam,'' kata dia.
Hanya saja, jilbab jangan dijadikan acuan untuk menilai polwan. Polwan mesti plural, dan tidak menutup kemungkinan polwan muslimah yang memang tidak ingin berjilbab.
Bambang mengatakan, polwan harus berani mengungkapkan kepentingan individunya. Kontradiksi selalu ada dan hal itu merupakan kewajaran. Yang tidak wajar ketika ada penekanan dari instansi yang tidak membolehkan adanya jilbab bagi polwan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
