REPUBLIKA.CO.ID, BANDAR LAMPUNG -- Perkembangan indeks demokrasi Indonesia (IDI) di Lampung pada tahun 2013 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Meski terjadi penurunan tingkat demokrasi di provinsi ini masih dinilai sedang.

"Meski ada penurunan dari tahun 2012 ke 2013, namun indeks demokrasi di Lampung masih kategori sedang," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, Adhi Wiriana, dalam keterangan pers di Bandar Lampung, Jumat (4/7).

Menurut dia, angka kebebasan sipil pada tahun 2012 berada di poin 94,14 dan tahun 2013 angka tersebut turun di poin 70,75. Poin aspek kebebasan sipil tersebut merupakan poin yang paling tinggi penurunannya dibanding dua aspek lain yang mempengaruhi penurunan poin IDI Lampung. 

Selain itu, ada dua aspek lain yakni hak-hak politik yang hanya menurun 5,13 poin dari 51,60 (2012) ke 45,47 (2013). Dan aspek Lembaga-lembaga demokrasi justru naik poinnya dari 79,16 (2012) menjadi 81,58 (2013).

Adhi menyatakan poin yang diperoleh ketiga aspek tersebut memengaruhi angka IDI Lampung. IDI Lampung untuk tahun 2013 menurun 9,13 poin. Tahun 2012 IDI Lampung berada di poin 72,76. Tahun 2013 IDI Lampung menjadi 63,13.

IDI Lampung masih dalam kategori sedang, ia mengatakan IDI dikelompokkan menjadi tiga yaitu baik jika indeks lebih besar dari poin 80, sedang jika indeks berada antara 60-80, dan buruk jika indeks dibawah poin 60. 

Dalammelakukan survey IDI ini, BPS melakukan pendataan dengan mengambil dari empat sumber data yakni review dari surat kabar lokal, review dari dokumen (Perda, Pergub, dll), Focus Group Discussion (FGD), dan wawancara mendalam.

Untuk mendapatkan gambaran perkembangan demokrasi dan politik di Indonesia, BPS telah melakkukan pengukuran IDI sejak tahun 2009, bekerjasama dengan kemenkopolhukam, bappenas, kemendagri, UNDP, dan tim ahli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika