REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kubu Jokowi - JK semakin dikecam karena aksi mereka jauh dari kesantunan. Mereka dinilai kehilangan akal sehat, karena hendak melakukan penebaran ancaman terhadap pihak yang dianggap membela capres tandingannya.
PDIP dikabarkan sudah mensiagakan kadernya untuk mengepung kantor TV One. Bahkan teror awal sudah terjadi dengan diserangnya kantor TV One Biro Yogyakarta dan kantor TV One Pulogadung, Jakarta Timur.
“Ini jelas teror. Sama sekali tidak menunjukkan politik yang santun dan beradab. Dikit-dikit serang, dikit-dikit kepung,” kata pengamat politik, Pusat Studi dan Kajian Hukum dan Ham Nusantara (Puskamra), Hillal Ramadhan, ketika dihubungi, Kamis (3/7).
Ia menegaskan, tindakan kubu Jokowi-JK sama sekali tak dapat dibenarkan. Selain karena tidak etis, tindakan itu juga dinilai berpotensi merusak tatanan demokrasi.
“Meski alasannya terkait dugaan fitnah oleh lawan, masih ada cara lain yang lebih mencerminkan negara hukum yang demokratis,” ujarnya.
Aksi yang tidak mencerminkan akal sehat ini menandakan kubu Jokowi - JK menurutnya sudah kehilangan akal sehat.Baginya, tindakan semacam itu dengan nyata telah mengenyampingkan akal budi dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan.
“Saya betul-betul heran. PKB klaimnya titisan NU. PDIP katanya partai besar. Tapi kadernya kok begitu. Jauh dari pertimbangan akal sehat kita,” terangnya.
Di samping itu, ia melanjutkan, apa yang dilakukan oleh kader PKB dan PDIP itu sebenarnya membuka benteng rahasia pertahanan kubu Jokowi-JK sendiri. Tindakan itu dianggap sebagai sebuah ekspresi keputusasaan menghadapi strategi lawan.
“Intinya pertahanan mereka jebol, pertahanan akal sehatnya,” imbuhnya
Dalam dua hari terakhir, tercatat sudah dua kali kubu Jokowi-JK melayangkan teror pada pihak yang dianggap berada di kubu Prabowo-Hatta. Kemarin Ketua DPP PKB Marwan Jafar mau mengepung kantor PKS. Hari ini diwujudkan dengan mendemo kantor PKS. Ratusan santri dilibatkan demo dengan bershalawat, meminta wasekjen PKS, Fahri Hamzah, meminta maaf.
Ikuti Whatsapp Channel Republika