REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau, siap membantu Bareskrim Polri dalam mengungkap kasus rekening gendut mencapai Rp 1,3 triliun yang disinyalir dimiliki seorang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemkot Batam.

"Pemkot Batam siap membantu Mabes Polri dan aparat hukum lainnya untuk mengusut kasus itu," kata Kepala Bagian Humas Pemkot Batam Ardiwinata di Batam, Kamis (3/7).

Namun, kata dia melanjutkan, hingga kini belum ada aparat kepolisian yang meminta dukungan data dan informasi dari Pemkot Batam.

Memang, kata dia, beberapa waktu lalu, pihak Bareskrim sempat meminta data kepegawaian dari Pemkot. "Tapi sebatas itu saja, belum ada kelanjutannya," kata dia.

Seorang PNS dari Badan Penanaman Modal Daerah, NK, disinyalir memiliki dana hingga Rp 1,3 triliun di dalam rekeningnya.

Sekretaris Daerah Kota Batam Agussahiman turut mempertanyakan asal dana yang dimiliki PNS Batam. "Dari mana dana itu? Itu bukan kecil, Rp 1.300 miliar loh, banyak sekali," kata Agussahiman beberapa waktu lalu.

Menurut dia, jika hanya mengandalkan gaji PNS dan tunjangan-tunjangan, tidak mungkin PNS Kota Batam memiliki tabungan sebanyak itu. "Kalau ada usaha lain, tidak tahu juga. Namun, tidaklah sampai Rp 1,3 trilun," kata dia.

Meski mempertanyakan asal-usul rekening gendut PNS yang nilainya hampir sama dengan APBD Batam, hingga kini jajarannya belum melakukan penyelidikan terkait dengan kepemilikan dana sebesar itu.

Pemkot Batam menyerahkan masalah itu kepada aparat kepolisian dan yang berwenang lainnya. Jika diminta, pihaknya bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan.

Sebelumnya, diwartakan seorang PNS Batam diduga memiliki rekening gendut. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir melakukan transaksi hingga Rp 1,3 triliun. Pihak Bareskrim tengah menyidiki dugaan pidana atas kepemilikan rekening gendut itu dan sudah memanggil NK untuk memberikan keterangan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika