REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pembentukan perusahaan patungan yang akan menggarap proyek monorel Bandung Raya, tinggal menunggu perizinan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhumham). Perusahaan konsorsium yang akan diberi nama PT Jabar Monorel itu, terdiri dari PT Sarana Infrastruktur Indonesia, PT Jasa Sarana, dan China National Machinery Import and Export Corporation (CMC).
“Tinggal menunggu pengesahan. PT Jabar monorel, kemungkinan sudah bisa terbentuk pada Juli mendatang,” ujar Asisten Daerah Administrasi Setda Jabar, Iwa Karniwa, kepada wartawan, Senin (30/6).
Iwa mengatakan, pembentukan perusahaan patungan merupakan empat hal yang akan dikebut menjelang rencana soft launching pada Agustus mendatang. Pemprov Jabar, memilih rencana soft launching dan ground breaking ditunda ketimbang menghadapi persoalan aturan di kemudian hari.
“Kami belajar dari (kejadian) Jakarta. Bagaimana supaya monorel ini sesuai tahapan yang berlaku,” katanya.
Selain itu, kata Iwa, pihak perusahaan patungan, Pemprov Jabar bersama Kota Bandung dan Sumedang juga tengah menyusun revisi RTRW. Termasuk, menyusun masterplan transportasi Bandung Raya. Kedua daerah pertama dilibatkan karena trase I Tanjung Sari-Leuwi Panjang melalui daerah tersebut.
“Juni ini Peraturan Gubernur terkait tataran transportasi wilayah akan keluar,” katanya.
Selanjutnya, menurut Iwa, Dinas Perhubungan Jabar juga tengah menyiapkan rencana induk perkeretaapian. Dalam waktu yang sama, saat ini tim juga tengah menyusun pra feasibility study dan feasibility study monorel Bandung Raya. “Tahapannya on the track semuanya, sesuai peraturan, karena kami sangat mempertimbangkan itu termasuk menghadirkan integrasi antarmoda dan wilayah," katanya.
Menurutnya jika PT Jabar Monorel sudah terbentuk, maka peran Pemprov akan diambil alih oleh PT Jasa Sarana sebagai BUMD yang terlibat dalam perusahaan patungan. Nanti, peran Pemprov hanya sebatas pada fasilitasi antar wilayah yang masuk monorel Bandung Raya dan regulasi serta perizinan. “Polanya B to B, jadi teknisnya perusahaan patungan yang melanjutkan,” katanya.
Saat ini, kata dia, salah satu tugas yang penting dilakukan tim perusahaan gabungan BUMD,swasta dan BUMN China adalah menyusun FS (feasibility study) lima trase yang ditentukan. Memilih mengikuti aturan demi aturan menurutnya, adalah hasil dari konsultasi dengan Kemenhub dan Bappenas.
“Trasenya nanti diusulkan ke Kemenhub, lalu Pergub akan mengukuhkan,” katanya.
Peran Pemprov, kata dia, akan hadir kembali setelah proyek ini berjalan khususnya di penentuan tarif. Karena membutuhkan biaya besar, pembangunan MBR (Monorel Bandung Raya) dilakukan dengan pendekatan berbeda lewat B to B. “Dalam kerangka itu pula, tarif yang akan diberlakukan bisa ditekan. Pembangunan ini jadi satu paket dengan pengembangan property dalam skema subsidi silang,” katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika