REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah RI tidak membuka kedutaan besar di Paletina karena menjaga keseimbangan politik antara faksi Hamas dan Fatah di Palestina.

Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam (PKTTI) Universitas Indonesia (UI), Abdul Mutaali, menyatakan pemerintah RI mengikuti kebijakan Mesir dan Saudi Arabia yang hingga saat ini tidak membuka kedutaan besar di Ramallah, Tepi Barat, Palestina.

Mesir dan Saudi Arabia merupakan dua negara yang berpengaruh besar di Timur Tengah. Keduanya menjaga keseimbangan politik antara faksi Hamas dan Fatah di Palestina.

"Kebijakan politik luar negeri Pemerintah RI terhadap Palestina mengikuti kebijakan Mesir dan Saudi Arabia. "Pasalnya, membuka kedutaan di Ramallah berarti berpihak ke faksi Fatah," ujar Mutaali saat dihubungi Republika, Sabtu malam.

Ikuti Whatsapp Channel Republika