REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Sejumlah warga Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengaku kecewa karena Calon Presiden Joko Widodo tidak mengetahui persoalan perbatasan yang sedang terjadi di Laut China Selatan yang sebagiannya masuk dalam wilayah Natuna.

"Kecewa iya, karena bukan hanya nasib Natuna yang menjadi sengketa. Lokasinya saja enggak tahu, bagaimana nasibnya," kata warga Natuna, Agus Subagja, Jumat (27/6).

Padahal, kata dia, di Laut China Selatan yang masuk wilayah Natuna, terdapat sumber gas yang menjadi aset negara dan harus diselamatkan dari rebutan asing.

"Di situ ada sumber migas, salah satu aset penyumbang devisa negara terbesar," kata Agus.

Seharusnya, kata Agus, sebagai calon kepala negara, Jokowi tahu permasalahan-permasalahan sensitif di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi pemerintah selama ini sudah menegaskan pentingnya Natuna.

Sejak beberapa waktu lalu, kata dia, warga Natuna menyaksikan banyak personel dari Mabes TNI yang datang, itu menandakan ada penjagaan yang memang diperketat.

"Artinya oleh pusat Natuna dianggap penting sebagai daerah terluar NKRI," kata Agus bersemangat.

Sebelumnya, dalam debat calon presiden putaran ketiga bertema "Politik Internasional dan Ketahanan Nasional" pada Ahad malam (22/6) yang diikuti pasangan dua calon presiden, Jokowi mengatakan Indonesia tidak terlibat dalam konflik di wilayah Laut China Selatan. Bila memang dibutuhkan, Indonesia harus memberi manfaat dan bisa memberikan solusi.

"Dan saya kira lebih baik diselesaikan. Peran itu bisa dilakukan melalui strategi diplomasi yang sudah saya sampaikan," ujarnya.

Pada debat tersebut, Jokowi menyampaikan tiga strategi diplomasi, yaitu "G to G" atau "Government to Government", "B to B" atau "Bussiness to Bussiness" dan "G to B" atau "Government to Bussiness".

Ikuti Whatsapp Channel Republika