REPUBLIKA.CO.ID, BALAI KOTA -- Setelah laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Pelaksana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menantang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit laporan keuangan daerah lain seperti saat mengaudit laporan keuangan DKI tahun 2013.
Ahok mengklaim pengelolaan keuangan DKI saat ini lebih transparan dengan menggunakan cash management system dengan terintegrasi dengan Bank DKI. Hal itu membuat pengeluaraan dan pemasukan keuangan DKI dapat ditelusuri dan diawasi lebih mudah oleh BPK.
Namun, Ahok beranggapan DKI yang begitu transparan masih begitu banyak ditemukan potensi kerugian, bisa jadi di daerah lain bisa ditemukan lebih banyak lagi potensi kerugian.
"Kenapa? Karena kalau di DKI Saja, begitu transparan begitu terbuka, berarti seluruh daerah lain gak boleh dapet WDP atau WTP kalau gak beres," kata Ahok di Balai Kota, Rabu (25/6).
Dengan begitu, Ahok berharap cara BPK mengaudit keuangan DKI bisa menjadi standar yang digunakan BPK dalam mengaudit keuangan daerah di seluruh Indonesia.
"Makanya biar jadi standar audit daerah lain. Saya lebih senang dia enggak menyatakan pendapat (disclaimer) untuk DKI ini. Biar di audit semua," kata Ahok.
Dikatakan Ahok, sebenarnya dia belum begitu puas dengan hasil pemeriksaan BPK. Pasalnya, mantan Bupati Belitung Timur itu merasa masih banyak laporan keuangan di Pemprov DKI yang belum semua teraudit. Oleh karenanya, Ahok menantang BPK untuk lebih tajam lagi menemukan indikasi dan potensi kerugian daerah.
"Mungkin kamu belum dengar Kepala Daerah nantang BPK audit lebih kejem kan," kata politisi Gerindra tersebut.
Ahok menyebut untuk mengawasi pegawai negeri sipil di DKI yang berjumlah sekitar 72 ribu beserta sejumlah 60 ribu transaksi, dia tidak bisa sendiri dan memerlukan audit yang kompeten seperti BPK.
"Nah saya minta kamu yang paling kejem audit saya. Supaya saya bisa temukan siapa yang berani nyolong dibawah saya," kata Ahok.
Ikuti Whatsapp Channel Republika