REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Deputi Kementerian Lingkungan Hidup Arief Yuwono mengatakan saat ini Indonesia lebih siap dalam mengantispasi terhadap kebakaran lahan akibat dampak El Nino dibandingkan pada tahun 1997.
"Kita berharap tidak seperti 1997, tapi sekarang kita lebih siap terutama terkait kerja sama penanganan kebakaran di provinsi," kata Arief pada lokakarya hasil IPCC AR5 dan upaya pengendalian dampak perubahan iklim di Jakarta, Rabu (25/6).
Selain kerja sama dan antisipasi melalui penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di daerah rawan kebakaran lahan dan hutan, juga adanya penegakan hukum.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi El Nino pada yahun 2014 bersifat lemah hingga moderate. Adanya indikator suhu muka laut di Pasifik menunjukkan fenomena yang sama dengan kejadian El Nino pada 1997.Dampak yang ditimbulkan untuk wilayah Indonesia adalah kemarau panjang dan kering.
Belajar dari sebelumnya, dampak El Nino pada tahun 1997 di Indonesia sangat besar. Terjadi kekeringan, kebakaran hutan dan lahan yang luas, krisis pangan, dan krisis energi serta makin memicu krisis ekonomi dan politik. Daerah hutan dan lahan gambut yang terbakar saat itu mencapai 2,12 juta hektare
Untuk mengantisipasi karhutla, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama kementerian/lembaga dan BPBD telah melakukan antisipasi, khususnya di sembilan provinsi yaitu Sumut, Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, dan Kaltara.
Kepala BNPB, Syamsul Maarif, terus memimpin koordinasi potensi nasional untuk pendampingan kepada pemda. BNPB menyiapkan dana siap pakai Rp355 miliar guna mengantisipasi karhutla tersebut. Saat ini tiga helikopter yaitu Bolco, Kamov dan Sikorsky telah ditempatkan di Riau untuk pemadaman api dan asap.
Modifikasi cuaca dengan pesawat Casa dan Hercules juga masih beroperasi. Sedang helicopter MI-8 telah ditempatkan di Palembang dan Palangkaraya.
Sebanyak 2.500 personil TNI dan Polri siap dimobilisasi jika diperlukan. Beberapa SOP dan peraturan telah disusun oleh kementerian/lembaga sebagai dasar pelaksanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika