REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Parade Nusantara, organisasi yang beranggotakan kepala desa dan perangkat desa seluruh Indonesia, menyatakan Prabowo Subianto tidak memalsukan sejarah terbitnya Undang-Undang (UU) Desa. Ketua Dewan Presidium Parade Nusantara Sudir Santoso mengatakan, Prabowo Subianto adalah satu-satunya capres yang memiliki andil dan kontribusi dalam perjuangan Parade Nusantara.
"Demi mewujudkan Satu Desa Satu Miliar yang berdampak dan mampu mempercepat lahirnya UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang di dalamnya mengalokasikan 10 persen dari APBN dengan kisaran Rp 1 miliar sampai Rp 1,4 miliar," katanya di Jakarta, Senin (23/6).
Menurut dia, anggota Pansus RUU Desa Budiman Sudjatmiko dan Fraksi PDI Perjuangan yang selama ini selalu terkesan membela dan memperjuangan nasib desa sebetulnya tidak mendukung secara utuh dan konsisten.
"Hal ini terbukti pada proses pembahasan RUU Desa di DPR RI. Dalam catatan Parade Nusantara pada tahap Penyusunan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) yang merupakan sikap resmi fraksi, dari sembilan fraksi, Fraksi PDI Perjuangan adalah satu-satunya fraksi yang tidak mendukung alokasi Dana Desa 10 persen dari APBN," katanya.
Sudir menjelaskan, awalnya Parade Nusantara menaruh harapan besar terhadap Budiman Sudjatmiko untuk dapat mengkonsolidasi kekuatan Fraksi PDI Perjuangan di parlemen untuk memperjuangkan aspirasi mereka. Tetapi di dalam perjalanannya, peran Budiman Sudjatmiko tidak seperti yang diharapkan.
Menurut Sudir, sikap Fraksi PDI Perjuangan tidak hanya tertuang di dalam DIM, tetapi juga tercermin dari pernyataan anggota fraksi itu, Nur Suhud, pada saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RPDU) Pansus RUU Desa.
"Dengan nada sinis bercampur meremehkan kemampuan aparat desa, dia (Nur Suhud) mengatakan apabila desa mendapat alokasi dana dari APBN maka akan terjadi tindak pidana korupsi massal di semua desa di Indonesia," papar Sudir.
Dia mengatakan, pernyataan Nur Suhud itu sangat melukai hati delegasi Parade Nusantara. Fakta itu, kata dia, menunjukkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan tidak berpihak pada desa dan menolak 10 persen dari APBN.
"Dengan inkonsistensinya Fraksi PDI Perjuangan sebagai induk partai di mana Budiman Sudjatmiko berada adalah yang menolak misi perjuangan Parade Nusantara, hal ini berdampak putusnya hubungan Parade Nusantara dengan Budiman Sudjatmiko," tutur Sudir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
