REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Direktur Hukum dan Advokasi Tim Sukses Prabowo-Hatta, Ahmad Yani, menyatakan siapa pun presiden yang memimpin Indonesia wajib mendukung kemerdekaan Palestina.
"Dalam debat capres tadi, Pak Prabowo menyatakan akan melanjutkan kebijakan politik luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang baik, ini termasuk Palestina," tutur Yani saat dihubungi Republika, Ahad (22/6) malam.
Apalagi konstitusi RI, UUD 1945, sudah menegaskan "Kemerdekaan ialah Hak Segala Bangsa," jadi sudah sepatutnya Presiden RI melaksanakan amanat konstitusi ini.
"Bahkan Presiden pertama RI, Bung Karno, telah menegaskan komitmen dan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina," tegas Yani.
Apalagi dalam berbagai kesempatan, Prabowo-Hatta telah menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kemerdekaan Palestina.
Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Umum PAN, Dradjad Wibowo, menyatakan Prabowo memang sengaja tidak membahas Palestina dalam debat capres tadi.
"Beliau konsentrasi ke kekayaan dan kekuatan nasional sebagai sumber kekuatan diplomasi kita," tutur Dradjad saat dihubungi Republika, Ahad (22/6) malam.
Palestina tidak diangkat karena beliau tidak mau menjadikan Palestina sebagai bahan jualan politik.
Menurut Dradjad, ada PKS dalam koalisi, ada pula kelanjutan kebijakan luar negeri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Jadi, soal Palestina posisi Prabowo-Hatta sudah jelas, yakni berkomitmen mendukung penuh kemerdekaan Palestina," ujarnya. tegas Dradjad.
Ikuti Whatsapp Channel Republika