REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang ditemui usai Rapat Paripurna dengan DPRD DKI Jakarta menanggapi positif temuan BPK yang menemukan indikasi kerugian keuangan Pemprov DKI senilai Rp 85,36 miliar. Menurutnya, temuan-temuan tersebut bermanfaat untuk memperbaiki kinerja jajaran Pemprov DKI.
"Ini baik buat kami, menggambarkan SKPD mana yang jujur mana tidak. Ada beberapa kan yang udah kami ganti kayak Perhubungan, Pendidikan, yang kami duga ada penyimpangan," katanya, Jumat (20/6).
Ahok menilai temuan BPK bukan sebuah raport merah untuk pemerintahan Jokowi-Ahok. Pasalnya, temuan tersebut untuk mengevaluasi kinerja jajaran untuk meningkatkan kepercayaan publik.
Lagi pula, lanjutnya, temuan BPK tersebut belum seluruhnya menggambarkan yang terjadi di DKI. Ahok menduga masih ada laporan lain yang belum terungkap seluruhnya. Oleh karenanya, Ahok meminta kepada BPK untuk terus mengencangkan sistem audit keuangan di Pemprov DKI.
"Ini yang ketemu masih kecil sebetulnya. Masih banyak sekali mark up (penggelembungan) yang nggak ketemu karena dia bikin laporannya bagus. Masih banyak sunat menyunat di DKI Jakarta," ujar Ahok.
Sebelumnya, laporan keuangan dari BPK, DKI Jakarta mendapatkan predikat menurun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI Tahun 2013, BPK menemukan indikasi kerugian keuangan Pemprov DKI senilai Rp 85,36 miliar. Dari 86 temuan senilai Rp 1,54 triliun, BPK merinci temuan yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 85,36 miliar, potensi kerugian daerah senilai Rp 1,33 triliun, kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 95,01 miliar, dan temuan 3E (tidak efektif, efisien dan ekonomis) senilai Rp 23,31 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika