REPUBLIKA.CO.ID, BENGKULU -- Mahfud MD kembali menegaskan pasangan calon presiden yang ideal untuk periode 2014 - 2019 adalah calon yang memiliki visi jelas.

"Prabowo dan Jokowi sebenarnya sama-sama tidak ideal, namun negara ini tidak mungkin ada tidak ada pemimpin, dan kita tetap harus memilih, salah satu yang bisa menjadi acuan untuk memilih adalah dengan melihat visi pasangan calon," kata dia di Bengkulu, Jumat (20/6).

Pimpinan Organisasi Mahfud MD (MMD) Initiative tersebut mengatakan memilih calon pemimpin bangsa sebaiknya dengan melihat kebaikan bukan keburukan.

"Setelah berdiskusi panjang, dan menimbang-nimbang, ketika ternyata menyisakan dua pasang calon yang harus kita pilih, maka dengan segala kekurangannya kami MMD Initiative menyatakan sikap dan mendukung Prabowo," katanya.

Menurut dia, Prabowo memiliki visi yang jelas sebagai calon yang mengajukan diri sebagai Presiden RI dan disampaikan ke hadapan umum.

"Jokowi, selama dua tahun saya mengikuti pemberitaannya, hanya blusukan saja, tidak ada visi besar yang subtantif, dan disampaikan setelah menjadi calon, ini kemungkinan yang membuat adalah tim," kata dia.

Sementara itu mengenai isu miring terkait kasus Hak Asasi Manusia yang terjadi pada 1998 menurutnya masih bisa diperdebatkan benar salahnya.

"Banyak aktivis HAM, akademisi, mantan jenderal yang bergabung mendukung Prabowo. Kasus HAM 1998, hanya mosaik, bagian kecil situasi politik yang mengarahkan terjadinya kasus itu," kata Mahfud.

Bahkan menurut dia, pada era kepemimpinan masa lalu juga terjadi pelanggaran HAM besar-besaran seperti kasus pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, kejadian PKI, kasus Dili, kasus Tanjung Priok pembantaian umat Islam, kasus Talang Sari pada zaman kepemimpinan Presiden Soeharto, serta Kasus Daerah Operasi Militer di Aceh.

"Hal itu merupakan dokumen sejarah tentang kasus HAM besar-besaran, mengapa kita tidak seperti Afrika Selatan dengan tidak melihat keburukan calon, saling memaafkan, bersatu sebagai bangsa yang maju untuk masa depan, ucapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika