REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI (Pur) Johannes Suryo Prabowo mengatakan, Prabowo Subianto telah menjadi korban fitnah para jenderal dan atasannya terkait dugaan pelanggaran HAM.
Para jenderal itu dinilai hanya ingin mencari muka dengan mengeluarkan surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk Prabowo.
“Mereka buat DKP itu biar dibilang reformis. Agar di depan massa, mahasiswa dan lainnya bisa bilang ‘ini lho antek-anteknya Pak Harto’. Kepada Habibie, mereka ngaku reformis,” katanya.
Menurutnya, dari segi pembuatan saja, surat DKP tersebut banyak menyalahi aturan. Salah satunya mengenai syarat anggota yang masuk dalam DKP. Setidaknya terdapat tiga anggota yang pangkatnya lebih tinggi dari terperiksa. Syukur-syukur ada atasannya langsung atau yang pernah menjadi atasannya langsung.
"Dalam kasus DKP Prabowo itu tidak begitu. Hanya satu yang pangkatnya lebih tinggi dari Prabowo waktu itu,” terangnya.
Sedangkan dari segi isi, lanjutnya, surat DKP itu terbilang norak dan aneh. Sebab, beberapa alasan pemberhentian Prabowo lebih bersifat curhatan ketimbang fokus pada masalah yang sedang diselidiki.
Ia meyakini, bocornya surat DKP beberapa waktu lalu dilatarbelakangi oleh motif politik para mantan jenderal yang mendukung Jokowi. Lebih dari itu, alasan seperti iri dan dengki bisa saja menjadi sala satu faktor pendorong.
"Jadi militer kalah jago, pensiun lalu jadi pengusaha kalah kaya, jadi politisi kalah beken, jadi calon presiden kalah keren,” tegas Johannes.
Ia mengaku merasa sedih, malu, dan tidak nyaman mengungkapkan masalah itu. Hanya saja, karena melihat para jenderal pendukung Jokowi keterlaluan, maka ia terpaksa melakukannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika