REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung langkah Walikota Surabaya, Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly. Meskipun mendapat tentangan, PKS yakin langkah Risma akan berhasil. "Bohong kalau prostitusi tidak bisa dihilangkan," kata Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (18/6).
Perlu ada keberanian mengubah cara pandang dalam melihat lokalisasi prostitusi. Apabila lokalisasi prostitusi dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan sosial yang bersifat sistemik. "Kalau dibiarkan akan jadi lingkaran setan. Jangan dibayangkan ini (prostitusi) tradisi setua manusia," ujarnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini mendorong Risma mengambil langkah hukum terhadap mereka yang menentang penutupan diri. Sebab menurutnya apa yang dilakukan Risma sejalan dengan dasar negara Pancasila. "Harus diselesaikan pakai cara hukum. Ada kewenangan walikota," katanya.
Yang juga tidak kalah penting, Risma mesti tetap mendengar alasan pihak-pihak yang menolak penutupan Dolly. Risma juga perlu memberi jalan keluar terhadap mereka yang kehilangan mata pencarian. Apalagi Kementerian Sosial telah menganggarkan Rp 8 miliar untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat Dolly. "Tidak kurang Rp 8 miliar dari Mensos. Saya dengar akan dibangun lahan usaha 6 lantai," ujar Hidayat.