REPUBLIKA.CO.ID, KOLAKA -- Pemerintah Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, menargetkan perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan pemerintah daerah itu pada tahun 2015.
Kepala Inspektorat Kabupaten Kolaka, Arman Wahab di Kolaka, Kamis, mengatakan tahun 2014 Kolaka mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan.
"Kami optimistis tahun depan bisa meraih opini WTP dalam hal pengelolaan keuangan," katanya.
Menurut dia, pada 2014 ini ada tiga daerah di Sulawesi Tenggara yang meraih opini WTP yakni Kota Kendari, Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton.
Arman juga menjelaskan untuk meraih WTP tahun 2015, pihaknya meminta kepada semua pengelola keuangan untuk bekerja profesional karena saat pemeriksaan keuangan masih ada temuan dari pemeriksa internal.
"Meskipun temuan itu kecil namun sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan keuangan," katanya.
Selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga masih menemukan persoalan aset daerah yang berpengaruh kepada pengelolaan keuangan.
"Makanya kami mengingatkan kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) kalau memang dalam akhir tahun ada anggaran yang dirasa tidak bisa lagi dipertanggungjawabkan sebaiknya dikembalikan saja," kata mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kolaka itu.
Salah satu poin penting untuk meraih opini WTP, kata dia, seperti yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bombana yaitu mengenai hak-hak pejabat baik mengenai aset maupun hak lainnya.
"Hak-hak pejabat jangan dulu diberikan jika memang masih ada tunggakan baik terkait aset maupun lainnya," ujar Arman Wahab yang menambahkan langkah itu juga bisa dilakukan jika pejabat mendapatkan promosi jabatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
