REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan hubungan pihaknya dengan Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama secara pribadi baik-baik saja meski ada masalah antarinstitusi antara Kemenpora dan Pemprov DKI.
"Saya pribadi, tidak ada masalah dengan Pak Ahok. Tapi ini masalah antarinstitusi dan biarlah ini menjadi pelajaran administrasi agar semua pihak bisa koreksi," kata Roy, di Jakarta, Rabu, terkait somasi yang dilayangkan kepada Plt Gubernur DKI Jakarta itu soal keberatan pernyataan Ahok yang dinilai menuding Menpora sebagai penyebab keterlambatan pembangunan depo mass rapid transit (MRT).
Pihaknya merasa bahwa kesalahan ada di pihak Pemprov DKI karena terlambat menyerahkan dokumen persyaratan izin pembongkaran lahan Stadion Lebak Bulus. Namun kesalahan tersebut, menurut dia, dilimpahkan kepada pihak Kemenpora.
"Mereka yang terlambat menyerahkan persyaratan. Tapi kenapa kesalahan Pemprov DKI itu dilimpahkan ke kami?" katanya.
Menurut dia, pihaknya baru menerima sejumlah persyaratan terkait izin alih fungsi lahan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, pada Senin (9/6) pagi.
Sementara dalam pemberitaan yang berkembang, terkesan seolah-olah dokumen persyaratan tersebut sudah diberikan Pemprov DKI kepada Kemenpora sejak lama.
"Dalam pemberitaan di media minggu lalu, disebut-sebut Kemenpora mempersulit. Bahkan Kepala Disorda DKI Jakarta Ratiyono yang dikuatkan Pak Ahok menyatakan semua dokumen persyaratan sudah disampaikan, tunggu apa lagi?" katanya.
Pihaknya melalui tim verifikasi akan mempelajari dulu seluruh dokumen tersebut."Kami belajar dari pengalaman sebelumnya. Dulu Stadion Menteng akhirnya dibongkar dan tidak ada pengganti. Itu karena dulu belum ada peraturan menteri yang mengatur stadion pengganti," katanya.
Sementara pihaknya juga mempertanyakan keabsahan?dokumen dua sertifikat tanah di Papanggo, Jakarta Utara, terkait rencana pembangunan stadion pengganti di Taman Bersih Manusiawi Wibawa (BMW), Jakarta Utara yang diduga terkait kasus dugaan korupsi.
"Dan kalau ternyata itu benar bermasalah, maka kami belum akan mengeluarkan rekomendasi," katanya.
Roy pun menegaskan somasi yang pihaknya layangkan sejak Senin (9/6) akan tetap berjalan hingga batas waktu 3 x 24 jam. Roy berharap dalam rentang waktu tersebut Ahok akan meminta maaf dan mengklarifikasi pernyataan yang sebelumnya dilontarkannya itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika