REPUBLIKA.CO.ID, TERNATE -- Tudingan kelompok tertentu yang menyebut, Bintara Pembina Desa (Babinsa) memihak partai politik tertentu atau calon presiden (Capres) tertentu tidak benar sama sekali. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, akhir-akhir ini, institusinya menerima kritikan dan isu yang tajam tentang Babinsa dan netralitas TNI.
"Kondisi sesungguhnya tidak seperti yang beredar di media," kata Moeldoko di depan 750 aparat TNI/Polri dalam 'Pengarahan Panglima TNI dan Kapolri Kepada Jajaran TNI dan Polri di Maluku Utara' di Mapolres Ternate, Senin (9/6).
Moeldoko mengaku, kehadirannya atas nama panglima TNI untuk melakukan sosialisasi atas netralitas TNI. Hal itu dinilainya merupakan tugas yang jauh lebih penting, lantaran sebagai pimpinan bisa melihat secara dekat kondisi prajurit di lapangan.
Menurut dia, tudingan adanya Babinsa melakukan pengaruh kepada masyarakat untuk memilih partai politik tertentu tidak terbukti. "Ini harus diluruskan. Hasil investigasi Bawaslu menyatakan, apa yang dituduhkan itu tidak terbukti," kata mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu.
Dia menyatakan, hasil temuan itu juga berdasarkan laporan KSAD Jenderal Budiman yang telah melakukan langkah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dia mengatakan, ada sedikit deviasi tugas seorang prajurit di lapangan.
"Dia melakukan komunikasi sosial tidak tepat waktu, kondisinya lagi hangat. Ini timing atau momentum yang harus dikoreksi," kata Moeldoko.
Atas dasar itu, ia mengharapkan, Babinsa tetap menjalankan tugasnya sebaik-baiknya tanpa ragu-ragu. Munculnya satu kasus di Jakarta tidak harus sampai mengganggu kinerja Babinsa di daerah.
Dia hanya berpesan, Babinsa tidak boleh melakukan penyimpangan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu atau memiliki ikatan emosional dengan pihak tertentu. "Ini yang tidak boleh sehingga menjadi tidak netral."
Menurut Moeldoko, "Apa risikonya kalau tidak netral? Panglima TNI akan mengambil tindakan tegas, baik secara perorangan atau tongkat komando. Ini harus dipahami supaya tidak main-main, perintah ini sangat jelas dan harus dilaksanakan."
Kapolri Jenderal Sutarman mengatakan, kekuatan TNI dan Polri merupakan perekat bangsa ini. Kalau kedua institusi itu kompak, ia yakin tidak ada kekuatan mana pun yang bisa menggoyahkan pilar negara tersebut. Kekompakan TNI dan Polri, kata dia, menjadi amat sangat penting untuk terus dijaga.
Karena itu, ia menjamin dua institusi penjaga Indonesia, TNI dan Polri pasti netral dalam Pilpres 9 Juli. Kalau diketahui ada anggota Polri yang berhubungan dengan salah satu tim sukses, itu harus dilihat secara jelas.
"Kalau ada petugas Polri ada di tengah tim sukses, itu bagian upaya mengamankan calon presiden, bukan bagian memenangkan," ujar Sutarman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika