REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Bergulirnya isu Bintara Pembina Desa (Babinsa) terlibat pengarahan untuk mendukung salah satu capres mendapat perhatian serius Mabes TNI. Siapa pun yang berani melanggar aturan dipastikan akan mendapat hukuman berat.
"Saya beri tindakan sangat tegas, siapapun yang tidak netral. Untuk itu, seluruh unsur komando yang memegang kendali di unit kerja, supaya mengendalikan unit dan prajuritnya," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko dengan nada tegas di depan 2.250 prajurit dalam 'Pengarahan Panglima TNI Kepada Seluruh Prajurit TNI se-Wilayah Makassar' di Lanud Hasanuddin, Senin (9/6) pagi Wita.
Moeldoko menyatakan tidak ingin TNI yang sudah melaksanakan reformasi internal sejak 1998, terseret lagi ke dalam politik praktis. Pasalnya, segala daya dan upaya sudah dilakukan TNI untuk menjadi militer profesional yang tangguh.
Karena itu, kalau ada oknum yang menyimpang dari instruksi panglima TNI maka konsekuensinya sama saja telah menodai sumpah prajurit. Bagi komandan, menurut dia, mereka yang berani bermain-main bisa kehilangan posisinya.
"Kalian memiliki risiko jabatan, ini saya tegaskan. Saya minta prajurit mewaspadai, tidak bermain-main untuk kepentingan tertentu, tidak tergiur rayuan apapun, apakah pendekatan uang atau loyalitas," pesan mantan kepala staf Angkatan Darat itu.
Atas dasar itu, Moeldoko perlu menekankan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun untuk berani terlibat dengan kegiatan partai politik mana pun. Pasalnya, TNI sudah membuktikan diri bisa menjaga netralitas di Pileg 9 April lalu. Untuk itu, hal yang sama juga akan dilakukan menyambut perhelatan Pilpres 9 Juli mendatang.
"Tidak ada yang boleh mendahulukan kepentingan pribadi. Panglima TNI secara struktural menegaskan, tidak ada penyimpangan dalam arti, TNI tidak netral," ujar Moeldoko.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
