REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Wakil Ketua DPRD Surabaya Naim Ridwan (Gus Naim) meminta Pemkot Surabaya mengajak komunikasi semua ulama dan kiai di Kota Pahlawan terkait rencana penutupan Dolly pada 18 Juni mendatang.
"Sejumlah kiai dan ulama yang saya hubungi merasa tidak pernah di mintai konsultasi terkait hal ini," katanya.
Menurut dia, kalau pendapat kiai dan ulama itu pasti berpedoman pada Al-Quran dan Hadits. Hanya saja, pihaknya meminta agar para kiai dan ulama tidak dijadikan bemper atas dukungan penutupan Dolly. "Saya khawatir asal orang yang di berikan pakaian kiai, tetapi aslinya bukan, karena sejumlah kiai sohor sudah saya ajak bicara dan beliau mengaku belum pernah di ajak komunikasi," katanya.
Pemkot Surabaya harus berlaku bijak dan manusiawi dengan cara berfikir kembali terkait rencana penutupan lokalisasi yang akhirnya menimbulkan persoalan sosial baru.
"Inikan persoalan yang menyangkut manusia, asal pemerintah kota dan provinsi mempunyai jalan yang baik, ya tidak ada masalah, namun semua dampaknya harus dipikirkan, bila perlu di relokasi saja, Malaysia yang negara Islam saja bisa melakukan itu kok, kenapa kita tidak," ujarnya.
Soal penutupan lokalisasi pada saat bulan suci Ramadhan, menurut Gus Naim memang sudah diatur dalam Perda kota Surabaya dan itu harus dipatuhi, namun lepas dari persoalan program penutupan lokalisasi.
"Sesuai Perda memang saat bulan suci Ramadhan semua kegiatan RHU dan lokalisasi harus menutup semua kegiatannya, namun hal ini tidak ada kaitannya dengan program penutupan lokalisasi itu," kata pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren Baitun Naim Surabaya ini.
Ditanya soal rencana pemkot Surabaya yang akan mengubah kawasan lokalisasi Dolly dan Jarak sebagai sentra bisnis, perdagangan dan pendidikan, Gus Naim hanya tersenyum dan mengatakan bahwa rencana itu belum bisa di pastikan karena menyangkut SKRK yang tercantum dalam Perda RTRW yang baru.
"Maaf kalau soal itu saya memang tidak bisa menjawab, karena kenyataannya memang seperti itu, dan kelihatannya juga masih menemui kesulitan untuk mendapatkan persetujuan dari pusat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika