REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum merealisasikan peralatan sirene peringatan ancaman bahaya gelombang pasang (tsunami) yang dibutuhkan Maluku sebagai salah satu daerah rawan gempa tektonik.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maluku, Farida Salampessy, dikonfirmasi, Sabtu, mengatakan, kebutuhan peralatan sirene itu sudah disampaikan ke BNPB dua tahun terakhir ini.
"Kami usulkan agar peralatan sirene itu dipasang di sembilan Kabupaten dan Kota Tual, menyusul Ambon telah dipasang pada 2012," ujarnya.
Pertimbangannya, Maluku merupakan salah satu daerah rawan gempa dan tsunami karena terletak pada pertemuan tiga lempeng besar, yakni Pasifik, Indo Australia, dan Eurasia.
Lempeng Indo Australia yang masuk ke bawah lempeng Eurasia bertemu dengan Lempeng Pasifik, sehingga mengakibatkan patahan yang tidak beraturan.
Daerah-daerah rawan gempa di Maluku di antaranya wilayah Selatan Povinsi ini, Pulau Ambon, Seram dan Buru. Sedangkan pusat patahan di antaranya berada di Laut Ambon dan Seram Bagian Barat (SBB).
Faktor lain adalah karakteristik Maluku yang daerah kepulauan(1.340 buah pulau) dan 92,4 persen dari wilayah Maluku seluas 712.479,65 km2 adalah laut.
Dampaknya, sering terjadi musibah laut yang menimbulkan korban jiwa maupun armada pelayaran tenggelam.
"Jadi peralatan sirene tidak hanya dibutuhkan saat kemungkinan terjadi tsunami. Namun, bila ada musibah laut bisa dimanfaatkan untuk memotivasi peranserta masyarakat," kata Farida.
Dia merujuk Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB) dan Maluku Barat Daya (MBD) yang tercatat di stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) terjadi guncangan gempa tektonik setiap hari.
Memang, intensitasnya bervariasi di bawah 3 skala richter (SR) hingga lebih dari 5 SR. Namun, tidak ada peralatan sirene tsunami di MTB dan MBD yang bisa memberikan peringatan kepada masyarakat yang secara geografis berdekatan dengan Timor Leste.
"Kami haraapkan BNPB memperhatikan kebutuhan peralatan sirene dan mengalokasikan pengadaan maupun pengoperasiannya melalui APBNP 2014 atau EAPBN 2015," ujar Farida.
Peralatan sirene peringatan bahaya tsunami hibah pemerintah Jepang yang dibangun BMGK dibangun di kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon dengan pengoperasiannya pada 26 Juli 2012.
Bunyi suara sirene yang towernya di Waihaong itu hanya menjangkau hingga desa Galala, Kecamatan Sirimau dan Hatiwe Besar, kecamatan Teluk Ambon.
"Sekiranya BNPB merealisasikannya, maka diminta juga agar suara sirenenya butuh besar sehingga jangkauan didengar masyarakat lebih luas," kata Farida Salampessy.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
