REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Pelantikan Menteri Agama RI yang baru ditetapkan Senin (9/6). Adalah Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin, yang ditunjuk menggantikan Suryadharma Ali yang mengundurkan diri dalam posisi Menag pada 26 Mei lalu.
Seiring dengan proses pelantikan yang tinggal menunggu hari, curahan pesan dan harapan terlontar khusus untuk putra Menag RI ke-8, KH Saifuddin Zuhri itu. “Saya mengharap semoga Pak Menteri Agama yang baru mendukung sepenuhnya terhadap terwujudnya ‘Reformasi Birokrasi’,” kata Inspektur Jenderal Kemenag M. Jasin kepada ROL melalui pesan singkat.
Sebab Kemenag, kata dia, saat ini sedang merintis konsep Pelaksanaan Mandiri Reformasi Birokrasi (PMRB) dengan melaksanakan 20 item Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi yang Bersih dan Melayani (WBBM).
Impian ke depan, lanjut Jasin, di bawah menteri yang baru Kemenag dapat mewujudkan kementerian yang profesional, bersih, berintegritas dan melayani masyarakat dengan baik. Dengan reformasi birokrasi diharapkan segala bentuk peluang penyimpangan akan tertutup, seiring dengan dilakukannya terus menerus perbaikan sistem administrasi dan pembenahan prosedur pelaksanaan kerja (SOP) di seluruh unit kerja.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag Nur Syam mengingatkan masa pemerintahan Kemenag periode sekarang yang tinggal empat bulan lagi. Maka dari itu, untuk Menag baru diharapkan dapat bekerja sama menyukseskan program Kemenag sampai akhir periode.
“Saya yakin, orang yang ditunjuk presiden untuk mengisi posisi Menag adalah tepat dan cocok,” katanya.
Ditanya soal penyelenggaraan haji, ia mengaku tidak khawatir karena semua sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, berdasarkan arahan presiden. “Sampai saat ini tidak ada kebijakan baru, tapi diharapkan Menag baru dapat melahirkan inovasi baru yang lebih baik,” tambahnya.
Kepala sub bidang Pelayanan Informasi Publik Khoiron mengatakan, Menag yang akan datang diharapkan bisa melanjutkan hal-hal positif yang sudah berjalan di Kemenag, juga melanjutkan proses reformasi birokrasi. Dengan begitu, Kemenag dapat menjadi pelayan masyarakat.
“Terutama penyelenggaraan haji yang sudah di ambang pintu, semoga zMenag baru dapat memprioritaskannya agar persiapan dan pelaksanaannya lancar,” ujarnya.
Harapan serupa juga terlontar dari Kepala Seksi Perizinan Umrah Mahdisin. Ia berpesan, dalam rangka peningkatan pembinaan dan pelayanan penyelenggaraan ibadah umrah, semoga Menag baru dapat menjembatani peningkatan koordinasi dengan instansi terkait. Itu semua dilakukan dalam rangka pengendalian penyelenggaraan umrah yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
Selain itu, Menag baru juga diharapkan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat akan kinerja Kemenag. Hal tersebut diutarakan Ismail, Staf Tata Usaha Kemenag dan yang dulu bertugas sebagai Sopir Pribadi mantan Dirjen PHU Anggito Abimanyu. “Jangan lagi ada yang terjadi seperti kemarin-kemarin,” katanya.
Kejadian yang dimaksud adalah penggeledahan oleh petugas KPK ke kantor Kemenag karena disulut dugaan penyalahgunaan dana haji. Kejadian kemarin, kata dia, cukup membuat para bawahan menanggung beban mental.
“Sementara kita nggak tahu apa-apa soal apa yang diperbuat para bapak-bapak atasan yang dianggap salah, tapi otomatis kita sebagai bawahan mau tidak mau kena imbasnya,” terangnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
