REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Putra menegaskan, nantinya secara bertahap seluruh pengguna bus Transjakarta wajib menggunakan e-ticketing atau kartu elektronik.

Ia menyesalkan keluhan pengguna jasa angkutan Transjakarta yang  enggan beralih ke sistem pembayaran elektronik. Meski begitu, Ahok berujar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan membatalkan kebijakan e-ticketing hanya karena adanya keluhan dari sejumlah pengguna jasa angkutan.

"Di negara lain, mekanisme itu baik-baik saja, orang pada nurut. Kok di sini pada ngelunjak, Kalau tidak mau pakai e-ticketing, mending tidak usah naik. Lu beli motor aja," ujar Ahok  di Balai Kota Jakarta, Jumat (6/6).

Padahal menurut mantan Bupati Belitung Timur tersebut, penggunaan kartu dengan sistem elektronik itu dapat menekan merosotnya pendapatan bus Transjakarta. Karena jika menggunakan transaksi tunai seperti selama ini diberlakukan rawan untuk diselewengkan.

"Kan oknum paling demen terima uang cash buat dikantongin. Lagian apa sih susahnya beli e-Ticketing? Kalau cash rawan dicolong orang pas lagi ngitung duit," keluh Ahok.

Saat ini sistem e-ticketing mulai diterapkan di sejumlah halte transjakarta. Kartu elektronik itu pun kini sangat mudah didapat dengan harga minimal Rp 20 ribu seperti E-Money (Mandiri), Brizzi (BRI), Flazz (BCA), Prepaid (BNI), dan Jakcard (Bank DKI).

Ikuti Whatsapp Channel Republika